Murung Raya Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD 2025

Asisten III Setda Murung Raya, Andri Raya, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026). Foto: Rocky Hanter /PojokInformasi.com

Puruk Cahu, Pojokinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Murung Raya, yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).

Jawaban pemerintah daerah disampaikan oleh Asisten III Setda Murung Raya, Andri Raya, yang mewakili Bupati Murung Raya. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, serta dihadiri perwakilan Polres Murung Raya, kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andri Raya terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Murung Raya, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah yang berhalangan hadir karena tugas kedinasan dan menugaskan perwakilan untuk menyampaikan jawaban pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas saran, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menjelaskan bahwa capaian pendapatan daerah yang melampaui target merupakan hasil optimalisasi berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pemerintah juga mengakui masih adanya sejumlah program yang belum terealisasi secara optimal akibat kendala teknis, penyesuaian kebijakan, kondisi geografis, hingga efisiensi anggaran.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah menegaskan akan terus memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi pembangunan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (SISAPAN) agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.

Terkait pandangan Fraksi PAN, pemerintah menyatakan sependapat bahwa pertanggungjawaban APBD tidak hanya berfokus pada capaian keuangan, tetapi juga harus menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan memperkuat indikator kinerja dan evaluasi dampak program pembangunan.

Sementara itu, menanggapi Fraksi NasDem, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan serta menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah juga menanggapi masukan Fraksi PKS terkait pemeliharaan fasilitas umum, peningkatan layanan air bersih, bantuan pendidikan bagi mahasiswa, serta penguatan pembinaan keagamaan di pedesaan. Seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan ke depan.

Selain itu, pandangan Fraksi PKB mengenai pengawasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba juga disambut baik dan akan diperkuat melalui sinergi lintas sektor.

Sedangkan masukan Fraksi PPP-Gerindra terkait kemudahan investasi dan pelayanan publik akan ditindaklanjuti melalui digitalisasi layanan perpajakan, penyederhanaan perizinan, serta peningkatan iklim investasi daerah.

Mengakhiri penyampaian, Andri Raya menegaskan bahwa seluruh saran, kritik, dan rekomendasi fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel di Kabupaten Murung Raya.