Johansyah Tegaskan Komitmen DPRD Perkuat BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa

Puruk Cahu, Pojokinformasi.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak utama ekonomi dan ketahanan pangan di tingkat desa. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Johansyah, dalam forum sinergitas pemerintah desa di Puruk Cahu, Kamis (7/5/2026).

Menurut Johansyah, penguatan BUMDes menjadi langkah strategis jangka panjang guna mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal yang terintegrasi antara kebijakan legislatif dan pelaksanaan di tingkat pemerintahan desa.

Ia menjelaskan, DPRD Murung Raya menjalankan tiga fungsi utama secara beriringan, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna memastikan pengembangan BUMDes berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dukungan regulasi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dinilai sangat penting agar BUMDes tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi mampu beroperasi secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan secara konsisten juga bertujuan memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan di wilayah pedesaan.

Johansyah menambahkan, transformasi BUMDes perlu diarahkan pada sektor produksi berbasis potensi unggulan daerah seperti perkebunan cabai, peternakan unggas, maupun sektor produktif lainnya, bukan hanya berfokus pada usaha perdagangan umum.

Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar karena mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan nilai tambah produk lokal masyarakat desa.

“DPRD tidak hanya berperan aktif dalam penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan BUMDes, tetapi juga memastikan tersedianya dukungan anggaran serta melakukan pengawasan. BUMDes harus memiliki keberanian untuk fokus pada kegiatan produksi pangan berbasis potensi lokal, bukan sekadar perdagangan, agar memberikan dampak nyata bagi kemandirian pangan. Kami di Komisi II akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan BUMDes dikelola secara profesional agar benar-benar menjadi pilar utama pembangunan ekonomi desa,” ujar Johansyah dalam paparannya.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola BUMDes yang profesional, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga serta usaha desa dapat berkembang secara berkelanjutan.

Melalui penguatan kapasitas dan pendampingan teknis yang konsisten, desa-desa di Kabupaten Murung Raya diharapkan mampu menjadi fondasi pertahanan ekonomi yang kuat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan swasembada pangan serta membangun ketahanan ekonomi nasional yang dimulai dari desa.

(Rocky Hanter)