Menurut Sumihar, terdapat sejumlah hal yang masih perlu diperjelas, mulai dari penentuan pihak pelaksana hingga mekanisme perencanaan.
“Belum jelas ini, apakah nanti dilaksanakan oleh pihak ketiga atau pemerintah daerah. Untuk site plan juga harus mendapat persetujuan dari dinas terkait. Hal ini cukup rumit karena mencakup pembangunan rumah, fasilitas umum, jalan, hingga sarana pendukung lain. Bahkan untuk jalan nantinya harus dilepaskan kepada pemerintah daerah agar bisa dikelola,” terangnya.
Ia menambahkan, pihaknya hanya akan terlibat pada aspek teknis jika program tersebut berjalan.
“Kalau teknisnya, kami paling dilibatkan dalam pengukuran tanah. Tetapi untuk penentuan lokasi maupun siapa yang mengerjakan, itu kewenangan kementerian dan dinas terkait,” jelas Sumihar.
Terkait lahan, ia menegaskan bahwa mekanisme pembebasannya pun masih belum jelas. “Apakah dilakukan oleh developer atau pemerintah daerah, kami belum tahu. Selama ini kalau ada pengadaan tanah, peran kami sebatas membantu pengukuran dan sertifikasi kapling,” ujarnya.
Meski begitu, Sumihar menyatakan mendukung penuh program perumahan rakyat karena manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau program ini bisa berjalan dengan skema cicilan ringan atau subsidi, tentu akan sangat membantu warga kita yang belum memiliki rumah,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat masih lebih fokus pada kota-kota besar yang padat penduduk, sehingga hingga kini belum ada pembagian unit rumah yang jelas untuk setiap provinsi, termasuk Kalimantan Tengah.