Dina Maulidah: Raihan WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

Puruk Cahu, Pojokinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (29/5/2026), dan dihadiri sejumlah kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Dina Maulidah menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Murung Raya kembali meraih opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik.

“Alhamdulillah LKPD 2025 Murung Raya kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Tentu ini merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah beserta seluruh jajaran yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Mewakili unsur pimpinan DPRD Murung Raya, Dina menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh hanya dimaknai sebagai prestasi administratif semata. Lebih dari itu, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan pelayanan publik.

Ia berharap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai sektor.

“Sebagai unsur pimpinan DPRD, kami berharap pengelolaan APBD benar-benar difokuskan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan publik,” katanya.

Dina juga menilai penyerahan LHP oleh BPK memiliki arti penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme check and balance guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.

“Penyerahan LHP ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap capaian opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.

DPRD Murung Raya, lanjutnya, akan terus mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dan pengawasan agar setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Murung Raya Heriyus turut hadir didampingi Wakil Ketua I DPRD Murung Raya Dina Maulidah, Asisten III Setda Andry Raya, Kepala BPKAD Mizam Chandrapati, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

(Rocky Hanter)