Fraksi PKS Soroti Air Bersih hingga Pendidikan, Dorong Peningkatan Layanan Dasar di Murung Raya

Puruk Cahu, Pojokinformasi.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum Fraksi PKS tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Fitriadi, dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Sarwo Mintarjo, Wakil Ketua I DPRD Murung Raya Dina Maulidah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menilai capaian opini WTP merupakan bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, fraksi menekankan masih perlunya peningkatan pada sejumlah sektor pelayanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.

Salah satu sorotan utama Fraksi PKS adalah pentingnya peningkatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, gedung sekolah, rumah dinas guru, rumah ibadah, serta sarana pelayanan masyarakat lainnya yang dinilai membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti pelayanan air bersih yang masih menjadi keluhan sebagian masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Fraksi menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sistem distribusi dan pemerataan layanan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara lebih baik.

Di sektor pendidikan, Fraksi PKS meminta agar penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Program tersebut diharapkan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, khususnya mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan biaya.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penguatan penyuluhan keagamaan di wilayah pedesaan. Menurut fraksi, masih terdapat desa-desa yang membutuhkan pendampingan dalam bidang pendidikan agama dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Untuk itu, Fraksi PKS mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, serta organisasi keagamaan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan masyarakat di bidang keagamaan.

Dengan berbagai catatan dan masukan tersebut, Fraksi PKS berharap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.

(Rocky Hanter)