PPP-Gerindra Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Dukungan bagi Pelaku Usaha Lokal

Puruk Cahu, Pojokinformasi.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum fraksi gabungan tersebut disampaikan anggota DPRD Murung Raya, Sutrisno, dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).

Rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Sarwo Mintarjo yang mewakili Bupati Murung Raya, Wakil Ketua I DPRD Murung Raya Dina Maulidah, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, anggota DPRD, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PPP-Gerindra menilai raihan opini WTP merupakan bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski memberikan apresiasi, fraksi juga mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Selain itu, Fraksi PPP-Gerindra menekankan pentingnya upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Murung Raya. Menurut fraksi, peningkatan pendapatan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik.

Fraksi juga mendorong pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kemudahan dalam pelayanan perpajakan dan proses pembayaran pajak. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperkuat penerimaan daerah.

Tidak hanya itu, Fraksi PPP-Gerindra turut menyoroti pentingnya dukungan terhadap pelaku usaha dan pengusaha lokal. Kemudahan akses investasi, pemberdayaan UMKM, serta iklim usaha yang kondusif dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Dengan berbagai catatan dan masukan tersebut, Fraksi PPP-Gerindra DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Rocky Hanter)